Pengajuan Permohonan Certificate of Resident (COR)

Oleh Adit P padaThursday July 27, 2017

Disadur dari Ortax.org Bertanggal 26 Juli 2017

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) Indonesia yang memiliki sumber penghasilan baik dari dalam negeri maupun luar negeri dimungkinkan untuk dikenakan pajak berganda dari masing-masing negara.

Persyaratan Administratif SKD yang Berlaku Mulai 1 Agustus 2017

Oleh Adit P padaTuesday July 25, 2017

Disadur dari Ortax.org Tanggal 24 Juli 2017

Bagi Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang memperoleh penghasilan dari Indonesia tentu tidak serta merta dapat dilakukan pemotongan PPh sebesar 20% sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). WPLN dapat dikecualikan dari ketentuan pemotongan/pemungutan PPh apabila WPLN tersebut merupakan citizenship dari suatu negara yang memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B dengan negara Indonesia.

Begini 6 Syarat Permohonan Surat Keterangan Domisili SPDN

Oleh Adit P padaTuesday July 4, 2017

Disadur dari Ortax.org tanggal 3 Juli 2017

Surat Keterangan Domisili bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia (SKD SPDN) adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri yang isinya menerangkan bahwa Wajib Pajak dimaksud adalah subjek pajak dalam negeri Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.

Tanya-Jawab (FAQ) Seputar Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak

Oleh Aditya padaWednesday August 31, 2016

No

Uraian

Materi Sosialisasi

Oleh Aditya padaFriday August 12, 2016

Berikut adalah materi-materi sosialisasi terkait dengan tax amnesty :

Formulir Permohonan Tax Amnesty

Oleh Aditya padaFriday August 12, 2016

Formulir Pengampunan Pajak hanya 1 lembar saja namun ada banyak lampiran lampiran yang harus diisi yang menyertai Formulir Pengampunan Pajak jika anda ingin mengikuti Pengampunan Pajak seperti lampiran surat pernyataan repartriasi , lampiran surat pernyataan deklarasi , lampiran daftar harta di dalam negeri , lampiran daftar harta di luar negeri, lampiran daftar hutang dan berbagai lampiran lainnya. Berikut adalah Formulir dan lampirannya :

Selamat Datang Tax Amnesty

Oleh Aditya padaFriday August 12, 2016

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) telah terbit dan mulai berlaku. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Tax Amnesty paling banyak tiga kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan 31 Maret 2017. Pelajari dan unduh selengkapnya:

OPINI: Revolusi Terminologi Pajak

Oleh Candra Baskoro padaMonday July 14, 2014
Senin, 14 Juli 2014 / koran.bisnis.com Penulis: Yehekiel Minggus Tiranda Praktisi Pajak, alumnus Doktor Ilmu Hukum UNAIR Perhelatan pemilihan presiden telah usai. Tinggal sekarang menanti pemenangnya dan sudah barang tentu menanti realisasi janji kampanye. Pajak menjadi sektor penting untuk dicermati, apalagi selama debat capres, para pemilih tidak disuguhi secara rinci supporting system untuk meng-cover fiscal policy para capres kelak jika terpilih.

Global Tax Topical Focus – FATCA: A Progress Report

Oleh Candra Baskoro padaTuesday June 24, 2014
By Tax-News.com Editorial When we last wrote a Tax-News feature on the United States Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) over two years ago, there were many who doubted that the US Treasury could really make this extra-territorial piece of tax legislation work. However, as the July 1 start-date looms ever closer, FATCA is now a fact of life for financial institutions and US investors the world over, although its implementation hasn’t been without its problems. Recent FATCA developments and issues are summarised here.

Kewenangan Otoritas Pajak Untuk Meningkatkan Tax Ratio

Oleh Candra Baskoro padaTuesday June 10, 2014
Oleh Asrul Hidayat, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id) Reformasi administrasi perpajakan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1983. Pada saat itu, pemerintah melakukan perubahan yang masif terhadap sistem pemungutan pajak Indonesia yaitu dari official assessment menjadi self assessment. Proses reformasi ini terus berlanjut hingga akhirnya dilakukan perubahan struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak seperti yang ada saat ini.